Vietnam dan Filipina Tandatangani Kesepakatan terkait Laut China Selatan 

Vietnam dan Filipina, pada Selasa (30/1), sepakat untuk meningkatkan kerja sama antara dua pasukan penjaga pantai mereka untuk mencegah insiden di Laut China Selatan, wilayah perairan yang seluruhnya diklaim oleh Beijing.

Kedua negara Asia Tenggara tersebut mempermasalahkan klaim China atas wilayah maritim yang kaya sumber daya dan merupakan rute pelayaran utama itu. Masing-masing negara juga memiliki ketegangan dengan China di jalur perairan strategis tersebut.

Kedua nota kesepahaman tentang kerja sama maritim tersebut diumumkan selama kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Hanoi dan “bertujuan untuk memperkuat pemahaman, rasa saling percaya, dan keyakinan antara kedua pihak,” kata kantor Marcos dalam sebuah pernyataan.

Kesepakatan tersebut mencakup “pencegahan insiden di Laut China Selatan” dan “kerja sama maritim” antara kedua penjaga pantai, menurut seorang pejabat Vietnam pada upacara resmi di istana kepresidenan negara tersebut.

Marcos dan Presiden Vietnam, Vo Van Thuong juga sepakat untuk memperkuat mekanisme kerja sama maritim yang sudah ada, khususnya Komisi Gabungan Urusan Maritim dan Kelautan di tingkat wakil menteri.

Mereka juga akan meningkatkan komunikasi antara komando penjaga pantai dan mengadopsi langkah-langkah lain untuk menjamin keselamatan dan keamanan nelayan kedua negara, serta menyelesaikan secara damai setiap insiden yang tidak terduga di laut, demikian yang dilaporkan Viet Nam News.

Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, serta menandatangani kesepakatan penting terkait beras.

Kementerian Luar Negeri China tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirimkan oleh VOA Vietnam. Media People’s Daily Online milik pemerintah China mengatakan pada Selasa, “Jika Vietnam dan Filipina bekerja sama di kawasan tertentu yang merugikan kepentingan China di Laut Cina Selatan, hal itu hanya akan memperburuk situasi di Laut China Selatan dan menimbulkan risiko konflik lebih tinggi.”

Ha Hoang Hop, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, menyebut perjanjian tersebut “sebuah langkah maju yang penting, yang menegaskan kepentingan Filipina dan Vietnam untuk menggunakan semua cara damai untuk menanggapi strategi zona abu-abu China.”

Ha merujuk pada aktivitas Beijing yang dirancang untuk menghindari ambang batas pemicu konflik besar. Dia berbicara kepada VOA Vietnam dalam wawancara telepon pada Selasa.

“China akan terus memicu ketegangan dan pelecehan terhadap Filipina dan Vietnam,” kata Ha.

“Tetapi kedua perjanjian antara Filipina dan Vietnam ini sepenuhnya konsisten dengan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Jadi, reaksi China tidak akan berpengaruh,” tambah dia.

Marcos menyampaikan keprihatinannya atas pertikaian yang telah berlangsung lama dan menyebut semakin agresifnya penjaga pantai China dalam pembicaraan teleponnya dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada Selasa.

Hoang Viet, pakar sengketa Laut China Selatan di Universitas Nasional Vietnam di Ho Chi Minh, bersikap skeptis ketika ditanya apakah perjanjian tersebut berarti kedua negara membentuk “front persatuan” melawan China.

“Jika Vietnam dan Filipina benar-benar menciptakan front persatuan untuk melawan China, China akan menemukan segala cara untuk merespons dengan tegas,” katanya kepada VOA Vietnam dalam wawancara telepon pada Selasa.

“Penandatanganan nota kesepahaman oleh kedua pihak saja tidak cukup untuk membentuk front persatuan melawan China. Vietnam juga berusaha menghindari hal tersebut, karena Vietnam tidak ingin menciptakan konfrontasi dengan China saat ini,” kata Hoang. [ns/rd]

Beberapa informasi dalam laporan ini berasal dari Reuters dan The Associated Press.

Sumber: www.voaindonesia.com