Tidak akan Ada Hubungan Diplomatik dengan Israel Tanpa Negara Palestina Merdeka

Arab Saudi menegaskan kepada Washington bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sampai kemerdekaan negara Palestina “diakui”, kata Kementerian Luar Negeri Kerajaan Teluk itu dalam sebuah pernyataan pada Rabu (7/2).

“Kerajaan telah mengomunikasikan posisinya yang tegas kepada pemerintahan AS bahwa tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali negara Palestina yang merdeka diakui berdasarkan batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” demikian pernyataan yang diterbitkan oleh Saudi Press Agency.

“Agresi” Israel di Gaza juga harus dihentikan dan semua pasukan Israel harus mundur dari wilayah yang terkepung, kata pernyataan itu.

Arab Saudi, tempat bagi situs-situs paling suci umat Islam, tidak pernah mengakui Israel dan tidak bergabung dengan Perjanjian Abraham 2020 yang ditengahi AS. Traktat tersebut membuat negara tetangganya di Teluk, Bahrain dan Uni Emirat Arab, serta Maroko, menjalin hubungan formal dengan Israel.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken (kiri) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan di Riyadh pada 14 Oktober 2023. (Foto: AFP)

Pernyataan Saudi tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap komentar juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby. Ia mengatakan kepada wartawan pada Selasa (6/2) bahwa pembicaraan mengenai normalisasi Saudi-Israel “sedang berlangsung” dan Washington “menerima tanggapan positif dari kedua belah pihak bahwa mereka bersedia untuk melakukannya diskusi itu”.

Dalam lawatannya di kawasan tersebut, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Arab Saudi pada minggu ini sebelum singgah di Mesir, Qatar, dan kemudian Israel, di mana ia mendesak tercapainya kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas.

Pada Selasa (6/2), Blinken mengatakan kepada wartawan di Doha bahwa Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman “menegaskan kembali minat kuat Arab Saudi dalam mengupayakan” normalisasi selama pertemuan mereka di Riyadh.

“Namun dia juga memperjelas apa yang telah beliau katakan kepada saya sebelumnya, yaitu bahwa untuk melakukan hal tersebut, diperlukan dua hal – berakhirnya konflik di Gaza, dan jalur yang jelas dan kredibel dalam jangka waktu menuju pembentukan sebuah Negara Palestina,” kata Blinken.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden juga mendorong keras agar Arab Saudi mengakui Israel.

Sebelum perang Israel-Hamas berkobar pada Oktober, Riyadh memberikan persyaratan atas normalisasi tersebut, termasuk jaminan keamanan dari Washington dan bantuan pengembangan program nuklir sipil.

Namun hal tersebut terhenti segera setelah Hamas melancarkan serangan di Israel selatan pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Satu minggu kemudian, sumber yang mengetahui pembicaraan normalisasi mengatakan kepada AFP bahwa Arab Saudi menghentikan proses tersebut.

Bertekad untuk melenyapkan Hamas, Israel melancarkan serangan udara dan serangan darat yang telah menewaskan sedikitnya 27.585 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.

Duta Besar Arab Saudi untuk Washington, Putri Reema binti Bandar al-Saud, mengatakan kepada Forum Ekonomi Dunia pada bulan lalu bahwa normalisasi tidak mungkin dilakukan tanpa jalur yang “tidak dapat dibatalkan” menuju pembentukan negara Palestina. [ah/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com