Setahun Setelah Pemilu, PBB Desak Irak Adakan Dialog untuk Akhiri Kebuntuan Politik

Setahun setelah pemilihan umum terakhir berlangsung di Irak, misi PBB mendesak faksi-faksi politik untuk mengakhiri kebuntuan yang melumpuhkan negara yang kaya akan minyak itu. Badan dunia itu memperingatkan bahwa “Irak sudah kehabisan waktu.”

“Krisis yang berlarut-larut itu menimbulkan ketidakstabilan lebih lanjut … Itu mengancam kehidupan masyarakat,” kata Misi Bantuan PBB di Irak, seraya mendesak agar diadakan “dialog tanpa prasyarat” menuju pemerintahan yang stabil di negara yang porak-porandak karena dikoyak perang itu.

Rakyat Irak terakhir memberikan suara pada 10 Oktober 2021 dalam pemilihan yang sebelumnya dipicu oleh gelombang protes massal menentang korupsi endemik, pengangguran yang merajalela, dan infrastruktur yang memburuk.

Satu tahun kemudian, Irak belum membentuk pemerintahan baru sehingga Perdana Menteri sementara Mustafa al-Kadhemi tidak dapat meminta parlemen meloloskan anggaran belanja baru.

PBB mengatakan bahwa pemungutan suara setahun yang lalu “adalah pemilihan yang diperoleh dengan susah payah, yang disebabkan oleh tekanan publik dengan protes nasional di mana beberapa ratus pemuda Irak kehilangan nyawa dan ribuan lainnya terluka.”

“Patut disesalkan bahwa penegasan kembali demokrasi (melalui pemilu) ini diikuti oleh politik yang memecah belah, menghasilkan kekecewaan publik yang mendalam,” tambah pernyataan tersebut.

Faksi-faksi Muslim Syiah yang bersaing di parlemen telah berusaha untuk mendapatkan pengaruh dan hak untuk memilih perdana menteri dan pemerintahan baru.

Kebuntuan demikian telah menyebabkan kedua pihak mendirikan dua kamp protes dan kadang-kadang memicu bentrokan di jalanan yang mematikan. [lt/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com