Ribuan Warga Slovakia Berunjuk Rasa Menentang Perombakan KUHP 

Ribuan orang berunjuk rasa di seantero Slovakia pada hari Kamis (18/1), seiring meningkatnya penolakan terhadap rencana pemerintahan baru Slovakia di bawah Perdana Menteri Robert Fico yang populis untuk mengamandemen kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) negara itu.

Rencana yang disetujui oleh pemerintahan koalisi Fico itu mencakup penghapusan kantor kejaksaan khusus, yang menangani tindak kejahatan serius seperti korupsi, kejahatan terorganisir dan ekstremisme.

Kasus-kasus itu nantinya akan diambil alih oleh para jaksa di kantor-kantor regional, yang sudah selama 20 tahun terakhir tidak lagi menangani tindak kejahatan tersebut.

Rencana perombakan juga mencakup pengurangan jumlah hukuman dalam kasus korupsi dan beberapa tindak kejahatan lain, termasuk kemungkinan penangguhan hukuman, dan pengurangan masa kedaluwarsa penuntutan yang signifikan.

Koalisi pemerintah juga ingin menggunakan prosedur parlemen jalur cepat untuk menggolkan amandemen tersebut.

Ibu kota Slovakia menjadi satu dari 24 kota besar yang menggelar unjuk rasa antipemerintah, dan menjadi yang terbesar sejak dimulai pada 7 Desember lalu di Bratislava.

“Mafia, mafia,” seru massa yang hadir pada Kamis.

Michal Simecka, yang mengetuai partai liberal Progressive Slovakia, partai oposisi terkuat, mengatakan bahwa pemerintah harus “membatalkan legislasi yang gila itu.”

Unjuk rasa itu digelar sehari setelah Parlemen Eropa mempertanyakan kemampuan Slovakia untuk memerangi korupsi dan melindungi anggaran Uni Eropa jika perombakan KUHP itu dilakukan.

Kantor Jaksa Publik Eropa juga menyatakan bahwa rencana Slovakia itu mengancam perlindungan kepentingan finansial Uni Eropa dan kerangka antikorupsinya.

“Hari ini, seluruh Eropa menyaksikan perjuangan kita demi supremasi hukum dan demokrasi,” kata Simecka.

“Kami tidak akan diam,” balas massa yang hadir.

Sebelumnya pada hari yang sama, presiden Slovakia menyuarakan penolakannya yang kuat terhadap rencana pemerintah.

Dalam pidato di hadapan parlemen, Presiden Zuzana Caputova mengatakan, usulan perubahan itu dapat membahayakan supremasi hukum dan menyebabkan kerusakan “yang tidak dapat diprediksi” terhadap masyarakat.

Legislasi itu membutuhkan persetujuan parlemen dan presiden. Koalisi tiga partai pemerintah duduk sebagai mayoritas di parlemen, sementara veto yang kemungkinan diajukan Caputova dapat dikesampingkan dengan suara mayoritas sederhana.

Caputova mengatakan dirinya siap mengajukan banding konstitusional terhadap legislasi itu. Belum jelas bagaimana Mahkamah Konstitusi akan memutuskan.

Fico kembali berkuasa untuk keempat kalinya setelah partai sayap kirinya yang terkena skandal memenangkan pemilihan legislatif pada 30 September lalu, dengan mengedepankan sikap pro-Rusia dan anti-Amerika.

Sejumlah tokoh di partai itu menghadapi dakwaan dalam skandal korupsi.

Pihak oposisi khawatir Fico akan membawa Slovakia meninggalkan Barat dan justru mengikuti jejak Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban. [rd/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com