Rencana AS Berdayakan Otoritas Palestina Mendapat Penolakan Israel 

Amerika Serikat kini tengah menyusun peta jalan pascaperang Israel-Hamas yang saat ini masih berkecamuk. Dalam bayangan mereka, Otoritas Palestina (PA) yang “diubah dan direvitalisasi” pada akhirnya akan mengambil alih Jalur Gaza dan menjadi mitra yang kredibel bagi Israel dalam negosiasi solusi dua negara.

Salah satu usul yang dipertimbangkan adalah memberdayakan sisa anggota pasukan keamanan PA di Gaza untuk membentuk “inti” pasukan penjaga perdamaian pascaperang yang lebih luas, menurut seorang pejabat senior pemerintah pekan lalu. Ia berbicara kepada wartawan tanpa mau disebutkan namanya.

Israel menentang rencana tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa hanya Pasukan Pertahanan Israel yang dapat dipercaya untuk mendemiliterisasi Gaza dan berjanji akan memblokir segala upaya untuk memasang kembali Otoritas Palestina di wilayah kantong Palestina.

Tekanan meningkat pada pemerintahan Biden untuk mengekang kampanye militer Israel yang telah menewaskan lebih dari 19.000 orang di Jalur Gaza, menurut perhitungan orang Palestina. Serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober merenggut lebih dari 1.200 nyawa di Israel.

Rencana Amerika menghadapi dua tantangan utama: melibatkan Israel dan menyiapkan warga Palestina.

Otoritas Palestina saat ini tidak memiliki mandat kredibel yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam menentukan keamanan dan masa depan Gaza. Jajak pendapat masa perang yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina dan terbit pada minggu lalu menunjukkan mayoritas orang Palestina menolak pemimpin Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Hampir 90% mengatakan ia harus mundur. Jajak pendapat sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar orang Palestina percaya bahwa PA korup.

“Abbas sangat lemah,” kata Aaron David Miller, peneliti senior di Carnegie Endowment for International Peace yang terlibat perundingan perdamaian Timur Tengah Amerika pada masa pemerintahan Reagan, Clinton, dan Bush.

Miller mengatakan kepada VOA bahwa Abbas dianggap sebagai “subkontraktor Israel” dalam hal keamanan. [ka/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com