Redam Ketegangan di Timur Tengah, AS Gabungkan Kekuatan Militer dan Diplomasi

Bahkan setelah koalisi pimpinan AS berhasil menyerang 36 sasaran Houthi di Yaman pada hari Sabtu, Amerika tidak dapat mengabaikan serangan lebih lanjut yang dilakukan oleh Houthi atau milisi yang didukung Iran di Timur Tengah, demikian peringatan Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan pada acara “This Week” di saluran TV ABC.

“Tujuan utama serangan ini adalah untuk melumpuhkan kemampuan milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah yang menyerang pasukan kami dan dari Houthi yang terus mengancam pelayaran di Laut Merah. Kami yakin ini berdampak baik dalam mengurangi kemampuan milisi dan Houthi. Dan jika diperlukan, kami akan terus mengambil tindakan.”

Namun, kelompok Houthi bertekad akan melanjutkan operasi militer yang mereka tegaskan sebagai pembalasan atas perang Israel terhadap Hamas di Gaza. Lebih dari 27.000 warga Palestina terjebak dalam baku tembak dan tewas, serta lebih dari 66.000 orang luka-luka, menurut kementerian kesehatan Gaza yang dikelola Hamas.

Menteri Dalam Negeri Yaman, Nabil Mohsen Abu Nastan mengatakan, “Apa yang kami lihat adalah serangan, pengepungan, genosida, dan blokade terhadap obat-obatan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Warga dan suku-suku di Yaman, senjata, dan manusianya bersiap menghadapi agresi ini dan melakukan apa yang mereka bisa.”

Serangan militer Israel dilancarkan sebagai balasan terhadap serangan teroris Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan itu dan 240 lainnya ditawan.

Pada hari Minggu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, sejauh ini 17 dari 24 batalyon Hamas telah digulingkan.

“Sebagian besar batalyon yang tersisa, berada di Jalur Gaza selatan dan di Rafah, dan kami juga akan menangani mereka.”

AS meningkatkan dorongannya bagi solusi diplomatik terhadap konflik itu, dengan kunjungan baru Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke wilayah tersebut. Proposal bertahap untuk memperpanjang jeda pertempuran dan pembebasan sandera, dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di Israel, juga sedang dilakukan.

Kembali Penasehat Keamanan Nasional, Jake Sullivan mengatakan, “Dalam hal ini Presiden mengambil alih kendali. Ia telah berbicara dengan para pemimpin di Qatar dan Mesir, dua negara yang terlibat dalam upaya menengahi kesepakatan itu. Kami terus berhubungan dengan rekan-rekan Israel mengenai hal itu. Dan Hamas harus setuju pada perjanjian untuk membebaskan sandera.”

Sullivan mencatat, kesepakatan itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan tidak ada jadwal yang bisa diberikan.

Pernyataannya muncul setelah PBB memperingatkan pada hari Jumat bahwa di daerah perbatasan Rafah, khususnya, para pengungsi Palestina di Gaza semakin “putus asa”. [ps/ka]

Sumber: www.voaindonesia.com