PM Palestina Mohon Negara Donor Batalkan Penangguhan Dana UNRWA

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh hari Minggu (28/1) memohon agar bantuan internasional untuk badan PBB yang beroperasi di Jalur Gaza, UNRWA, dapat segera dipulihkan. Hal ini disampaikannya saat sembilan negara menangguhkan pendanaan bagi UNRWA.

Amerika, yang merupakan donor terbesar UNRWA, akhir pekan lalu langsung memotong anggaran yang diberikannya setelah muncul tudingan bahwa belasan staf badan itu telah ikut serta dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu.

UNRWA, yang memiliki sekitar 13.000 staf di Gaza, memperluas operasinya selama perang Israel-Hamas, dan mengelola tempat-tempat penampungan yang menampung ratusan ribu orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Shtayyeh mengatakan ia “sangat terkejut” dan menggambarkan tindakan penangguhan dana itu sebagai “sangat berbahaya.” Penangguhan bantuan datang “pada saat-saat yang paling sulit” bagi warga Palestina di Gaza, katanya.

Dia juga menggambarkan keputusan tersebut sebagai “sejalan dengan rencana Israel untuk evakuasi paksa rakyat kami dari Gaza ke Mesir.”

Shtayyeh juga menyampaikan harapannya agar pendanaan untuk UNRWA akan segera dilanjutkan, dan agar negara-negara Arab – untuk sementara waktu – setuju menjembatani kesenjangan keuangan itu.

Sembilan negara yang menangguhkan anggaran bagi UNRWA saat ini menyediakan hampir 60% dari total anggaran UNRWA pada tahun 2022.

Di Gaza, UNRWA telah menjadi pemasok utama makanan, air bersih, dan tempat tinggal bagi warga sipil selama perang Israel-Hamas.

Israel Tuduh UNRWA Berkolaborasi dengan Hamas

Israel telah sejak lama mengecam badan itu, menuduhnya telah mentolerir atau bahkan berkolaborasi dengan Hamas, dan melanggengkan krisis pengungsi Palestina yang telah berlangsung selama 75 tahun.

Pemerintah Israel menuduh Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya telah menyedot bantuan dan menggunakan fasilitas PBB untuk tujuan militer.

PBB: 9 dari 12 Staf UNRWA Langsung Dipecat

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dari 12 pegawai yang dituduh mengambil bagian dalam serangan tersebut, sembilan di antaranya langsung dipecat, satu orang dipastikan tewas, dan dua orang lainnya masih dalam proses identifikasi.

Ia mengatakan mereka akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk melalui tuntutan pidana.

Perselisihan mengenai UNRWA muncul ketika Mahkamah Internasional pada hari Jumat lalu (19/1) memutuskan bahwa Israel harus melakukan yang terbaik untuk membatasi kematian dan kehancuran dalam serangannya ke Gaza dan memfasilitasi lebih banyak bantuan kemanusiaan. [em/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com