Pihak Republik di Kongres AS Bertikai Soal RUU Keamanan Perbatasan

Para anggota Partai Republik di Kongres Amerika Serikat terlibat dalam persengketaaan pada Senin (5/2) terkait proposal bipartisan yang akan memperketat kendali migrasi di perbatasan AS–Meksiko dan juga menyediakan bantuan senilai miliaran dolar untuk Ukraina dan Israel.

Prakarsa tersebut telah dirundingkan antara para senator dari Partai Demokrat dan Republik selama berbulan-bulan dan didukung oleh Presiden Joe Biden. Tetapi ketua DPR Mike Johnson, yang berasal dari Partai Republik, segera menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut itu akan segera “mati” ketika tiba di DPR, seraya mengatakan bahwa RUU itu kurang kuat dalam hal kendali perbatasan.

Pemimpin mayoritas di Senat, Chuck Schumer, telah menetapkan pemungutan suara awal untuk RUU tersebut pada Rabu (7/2), seraya mengatakan di lantai Senat pada Senin bahwa “paket suplemen merupakan kesempatan bagus bagi Kongres untuk akhirnya berbicara soal perbatasan Amerika dan membuat kemajuan untuk mencapai sistem yang lebih efisien dan memiliki sumber daya yang baik. RUU ini akan mempersingkat penundaan dalam proses pemberian suaka dan juga memastikan hasil yang adil. RUU ini akan berinvestasi lebih pada petugas di garis depan dan menyediakan lebih banyak dana untuk perbatasan.”

Pemimpin minoritas Senat, Mitch McConnell, yang merupakan pendukung lama program bantuan untuk Ukraina, meminta para rekannya di Partai Republik untuk mendukung RUU tersebut.

Mantan presiden Trump, kandidat presiden utama dari Partai Republik, menyerang RUU tersebut dan mendesak para anggota partainya di Kongres untuk menentangnya, yang berpotensi mengancam peluang lolosnya RUU itu. Tetapi mantan duta besar AS untuk PBB Nikki Haley, yang juga berusaha meraih posisi kandidat presiden dari Partai Republik, mengatakan dia mendukung agar RUU itu untuk dapat lolos.

Anggota Partai Demokrat yang mendukung agar Biden terpilih kembali mengatakan, Trump melobi untuk menggagalkan RUU itu sehingga dia bisa terus mengeluhkan selama kampanye bahwa Biden tidak berhasil menahan ribuan migran yang masuk ke AS.

RUU itu memuat bantuan baru senilai US$60 miliar untuk Ukraina dan sebesar $14 miliar untuk Israel, serta $10 miliar untuk warga sipil di zona-zona konflik Ukraina, Jalur Gaza dan wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.

Sekitar $2.4 miliar lainnya akan dialokasikan untuk mendanai militer AS dalam melawan serangan di Laut Merah, dan $4.8 miliar akan membantu sejumlah mitra dalam menghadapi agresi China di Indo-Pasifik.

Para perunding di Senat berusaha untuk menyatukan sejumlah prioritas yang diminta oleh Biden, termasuk dana yang akan menyokong pengiriman kembali senjata dan misil dari AS ke Ukraina. Para anggota Partai Republik bersikeras bahwa RUU tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk menyasar permasalahan ribuan migran yang masuk secara ilegal ke AS melalui perbatasan di selatan. [jm/em/rs]

Sebagian informasi dalam artikel ini diambil dari The Associated Press dan Reuters

Sumber: www.voaindonesia.com