Pejabat AS Desak Papua Nugini Tolak Kesepakatan Keamanan China

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak Papua Nugini (PNG) untuk menolak tawaran China mengenai pakta keamanan potensial, dan memperingatkan negara Pasifik tersebut bahwa jaminan keamanan apa pun dengan Beijing, akan mempunyai konsekuensi dan harga yang harus dibayar.

“Kami telah melihat bahwa komitmen China di bidang pertahanan atau investasi, hadir dengan harga yang harus dibayar mahal. Itu yang akan kami sampaikan kepada PNG,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AS, Richard Verma kepada media Sydney Morning Herald dalam wawancara yang dimuat pada Senin (5/2) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkachenko mengatakan kepada Reuters pada pekan lalu, pihaknya sedang melakukan pembicaraan awal dengan China mengenai potensi kesepakatan keamanan. China telah menawarkan bantuan kepada kepolisian PNG dalam hal pelatihan, peralatan dan teknologi pengawasan, kata Tkachenko.

Amerika Serikat dan sekutunya, Australia, selama beberapa dekade telah memandang Pasifik sebagai wilayah dalam pengaruh mereka, dan berusaha mencegah negara-negara kepulauan di kawasan ini, untuk menjalin kerja sama keamanan dengan China setelah Beijing menandatangani pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon pada 2022.

Verma, yang berada di Australia pekan lalu setelah mengunjungi Pasifik Selatan mengatakan, situasi ini adalah sebuah kompetisi untuk mendapatkan pengaruh di wilayah yang kaya sumber daya tersebut, dan bahwa “kita harus bersaing secara agresif.”

Komentarnya muncul menjelang pidato Perdana Menteri PNG, James Marape di parlemen Australia akhir pekan ini. PNG sebelumnya mengatakan Australia dan AS adalah mitra keamanannya, sementara China adalah mitra ekonomi yang penting.

“Kami ingin melihat mereka memilih kerja sama keamanan atau peluang investasi atau konektivitas canggih, dengan negara-negara yang mematuhi aturan, yang memenuhi standar internasional,” kata Verma.

“China telah menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan hal tersebut. China telah menunjukkan bahwa mereka tidak tertarik pada tatanan berbasis aturan modern,” tambah Verma.

Dia memperingatkan tentang “janji palsu rezim otoriter” dan mengatakan negara-negara yang memiliki perjanjian investasi dengan China, telah menyadari bahwa hal ini dapat menjadi “jebakan utang.” [ns/uh]

Sumber: www.voaindonesia.com