Otoritas Palestina Mungkin Ajukan Keanggotaan Penuh PBB Tahun Ini

Utusan Palestina untuk PBB, pada Selasa (9/1), mengatakan bahwa Otoritas Palestina mungkin akan berupaya mengajukan keanggotaan penuh PBB tahun ini.

“Ini adalah investasi dalam perdamaian dan investasi dalam menyelamatkan solusi dua negara,” kata Duta Besar Riyad Mansour kepada wartawan di PBB.

Pada bulan November 2012, Majelis Umum PBB memutuskan untuk meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota, yang memungkinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan dalam organisasi-organisasi PBB tetapi tanpa hak memberikan suara. Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendapatkan status sebagai pengamat pada tahun 1974.

Mansour mengatakan Otoritas Palestina, dengan dukungan negara-negara Arab, akan mulai memobilisasi dukungan untuk diajukan ke Dewan Keamanan PBB, yang memegang kunci keanggotaan karena harus menyetujui permintaan tersebut sebelum dapat diajukan ke Majelis Umum untuk pengambilan keputusan akhir. Itu berarti setidaknya sembilan anggota dewan harus memberikan suara mendukung langkah tersebut, dan tidak satu pun dari lima anggota tetap yang bisa memvetonya.

Amerika Serikat adalah anggota tetap Dewan Keamanan dan telah banyak menggunakan hak vetonya selama beberapa dekade untuk memblokir tindakan-tindakan yang akan berdampak negatif terhadap Israel atau tindakan yang tidak didukung oleh Israel. Kebijakan lama Washington adalah bahwa masalah status akhir harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antar pihak untuk mencapai solusi dua negara.

Pada tahun 2012, ketika status Palestina ditingkatkan di Majelis Umum, AS adalah satu dari sembilan negara, termasuk Israel, dan satu-satunya anggota tetap dewan yang memberikan suara menentangnya.

Mansour mengakui “Kendalanya ada di Dewan Keamanan. Kita perlu menemukan solusi terhadap hambatan tersebut dan menghilangkannya sehingga Negara Palestina mendapatkan tempat yang tepat sebagai negara anggota PBB.”

Mansour menambahkan para menteri luar negeri Arab akan bertemu pada pertengahan Maret mendatang, di mana pertemuan itu dapat menjadi momen penting dalam memutuskan kapan mereka akan bergerak menuju Dewan Keamanan. Dia mencatat bahwa Amerika serikat sedang memasuki tahun pemilu, dan hal ini juga akan berperan dalam penentuan waktu.

“Mungkin hal-hal perlu dilakukan sebelum bulan Mei, sebelum kita memasuki pemilu,” ujarnya merujuk pada pemilihan presiden AS.

Namun ketika perang antara Israel dan Hamas memasuki bulan keempat, Mansour mengatakan prioritas utama tetap mencapai gencatan senjata.

“Jika kita menginginkan perdamaian, mulailah dengan gencatan senjata. Dan gencatan senjata sekarang,” katanya pada pertemuan terkait di Majelis Umum, sambil mengacungkan tanda kecil bertuliskan kata-kata tersebut.

Pada pertemuan yang sama, utusan Israel mengatakan gencatan senjata hanya akan membantu Hamas tetap berkuasa di Jalur Gaza, yang telah dikuasainya sejak tahun 2007.

“Gencatan senjata adalah kemenangan bagi Hamas. Tidak lebih,” kata Duta Besar Gilad Erdan. “Ini adalah kesempatan bagi Hamas untuk mempersenjatai kembali, berkumpul kembali, dan berkomitmen kembali ketika mereka menyatakan kekejaman pada 7 Oktober sebagai lampu hijau bagi Hamas untuk melanjutkan teror mereka di Gaza.”

Erdan mengecam PBB, dengan mengatakan PBB tidak peduli dengan korban perlakuan Hamas di pihak Israel, dan hanya memedulikan warga Palestina di Gaza. Kelompok yang ditetapkan AS sebagai kelompok teror itu memicu perang dengan Israel ketika para pejuangnya menyusup ke Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 240 lainnya. Sekitar 100 sandera telah dibebaskan.

“Bagi PBB, korban Israel mungkin bukanlah korban,” kata Erdan. “PBB telah menjadi alat perang lain dalam gudang senjata teroris, dan setiap lembaga dan badan PBB telah dipersenjatai untuk melawan Israel.”

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan Guterres “terobsesi” untuk melindungi semua warga sipil yang terjebak dalam konflik.

“Dia telah menyerukan perlindungan bagi seluruh warga sipil sejak awal,” kata Dujarric. “Dia menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera Israel. Dan seperti yang Anda tahu, dia bertemu dengan keluarga-keluarganya, dan dia telah melakukan apa pun yang dia bisa untuk memfasilitasi kepulangan mereka. Saya pikir pekerjaan kami atas nama warga sipil di Gaza juga cukup transparan bagi semua pihak.”

Situasi di Gaza sangat memprihatinkan. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan lebih dari 23.000 warga Palestina tewas dan hampir 60.000 orang terluka. PBB mengatakan 1,9 juta orang terpaksa mengungsi, kelaparan parah, dan penyakit meningkat.

Pada hari Selasa, Departemen Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengatakan bahwa sejak 1 Januari, mitranya telah meminta izin 20 konvoi bantuan untuk masuk ke Gaza. Lima belas di antaranya ditolak, dan dua tidak dapat melanjutkan karena penundaan atau rute yang tidak dapat dilalui.

Ketika VOA menanyakan siapa yang menolak permintaan tersebut, Dujarric mengatakan pihak berwenang Israellah yang menolaknya.

OCHA mengatakan tiga konvoi berangkat ke Gaza utara namun dengan perubahan rencana, sehingga berdampak pada operasi mereka.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas situasi di Gaza pada hari Jumat dalam pertemuan terbuka. Pada tanggal 23 Januari, DK juga akan mengadakan pertemuan tingkat menteri mengenai krisis ini.

Beberapa menteri luar negeri negara-negara Arab dan Muslim diperkirakan akan menghadiri pertemuan tersebut untuk mendesak gencatan senjata, lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, dan diakhirinya pengungsian paksa terhadap hampir 2 juta warga Palestina. [my/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com