Misogini Masih Warnai Dunia Politik AS?

Perjuangan mencapai kemajuan dan inklusivitas, termasuk upaya menghapus diskriminasi gender, terutama di dunia politik, tampaknya masih akan sangat panjang. Tidak hanya di Indonesia, upaya perempuan mencapai posisi puncak di Amerika menemui banyak hambatan. Salah satu di antaranya adalah masih kuatnya misogini atau sikap tidak suka terhadap kaum perempuan.

Pemimpin perempuan tertinggi di Amerika baru sampai pada taraf wakil presiden, dan di kedua lembaga legislatif. Senat memiliki perwakilan perempuan sebesar 25 persen, sementara DPR sebesar 28,7 persen.

Hillary Clinton, yang pernah menjadi menteri luar negeri dan memangku berbagai jabatan publik lainnya selama puluhan tahun, tetap gagal menjadi orang nomor satu di Amerika. Dia kalah dalam nominasi Partai Demokrat tahun 2008 yang dimenangkan Barack Obama; dan kemudian kalah dalam pemilu presiden tahun 2016 yang dimenangkan oleh Donald Trump. Banyak analis menilai faktor misogini menjadi salah satu penyebabnya.

Ambar B. Corbridge, pemerhati isu perempuan yang bermukim di San Francisco. (Foto: pribadi)

Ambar B. Corbridge, seorang pemerhati isu perempuan yang bermukim di San Francisco mengatakan, “Ya saya kira ada faktor misogini di narasi politik di Amerika Serikat. Karena pengaruh history (sejarah) juga ya, pandangan untuk perempuan tampil dalam dunia politik itu masih belum mengakar dalam budaya Amerika itu, kalau kita lihat negara-negara lain misalnya di negara Eropa atau di New Zealand, New Zealand itu negara baru juga tetapi sudah punya perdana menteri perempuan, ataupun India, ataupun Indonesia, sejarah dari awal Amerika sendiri kayanya tidak memberi ruang yang banyak untuk perempuan berpolitik.”

Namun Lindsey Cormack, profesor ilmu politik di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, menilai keterbatasan perempuan dalam politik lebih banyak disebabkan oleh kuatnya budaya patriarki.

Lindsey Cormack, profesor ilmu politik di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey. (Foto: pribadi)

Lindsey Cormack, profesor ilmu politik di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey. (Foto: pribadi)

“Ketika perempuan terjun ke dalam pemilu, meskipun mereka cenderung berpenghasilan sama dengan laki-laki, dan itu sudah berlangsung 15 tahun. Tetapi kalau kita tinjau siapa yang mendanai politik, itu kebanyakan laki-kali karena kekayaan terkonsentrasi disana. Jadi kalau kebanyakan laki-laki yang membuat pilihan penting kemana membelanjakan uang, apalagi kalau ada yang cenderung berpandangan perempuan tidak seharusnya berkecimpung dalam politik, hal itu menimbulkan masalah besar bagi perempuan. Saya kira dinamika seperti itu yang terjadi di tingkat kongres maupun negara bagian dan lokal,” jelasnya.

Tetapi Cormack mengakui bahwa misogini menyumbang pada ketidaksetaraan ini, dan tidak mudah mengatasinya.

Pada tahun 2006 muncul sebuah gerakan dan kampanye #MeToo, yang mendorong perempuan di tempat kerja untuk berani bersuara menentang pelecehan seksual. Gerakan ini memang berhasil membangkitkan kesadaran perempuan akan pentingnya suara mereka, tetapi Cormack menilai gerakan ini bagai pedang bermata dua.

“#MeToo memitigasi hal-hal yang menyoroti pelecehen terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki, tetapi saya menilai dari sisi politik konservatif, ada pukulan balik akibat gerakan tersebut. Kalangan konservatif menganggap gerakan ini menyimpang, atau hal-hal yang sebelumnya tidak dianggap bermasalah, sekarang jadi bermasalah. Sehingga akhirnya tidak jelas apakah #MeToo merupakan sebuah usaha yang baik untuk mengatasi misogini,” ujar Cormack.

Menurut Cormack, kemunculan Nikki Haley, mantan Dubes AS untuk PBB, sebagai kandidat yang cukup mengemuka dalam nominasi Partai Republik menarik untuk diamati. Sejauh ini Haley berhasil menunjukkan kompetensi dan keberaniannya untuk tidak menjadi korban serangan misogini oleh lawan-lawan politiknya. [jm/em]

Sumber: www.voaindonesia.com