Mantan Perdana Menteri Khan Tuduh Kasusnya Dirancang untuk Melindungi Mantan Jenderal Pakistan dan Diplomat AS

Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, yang kini tengah dipenjara, menuduh bahwa ia diadili atas tuduhan “palsu” yaitu mengungkap rahasia negara, untuk melindungi mantan panglima militer Pakistan dan seorang diplomat AS.

Keluarga Khan, pada Kamis (12/10), merilis apa yang diyakini sebagai pernyataan resmi pertamanya sejak ia dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada tanggal 5 Agustus.

Pernyataan yang diunggah di akun milik Khan platform X, yang semula dikenal dengan nama Twitter, muncul sebelum dakwaan dalam kasus rahasia negara dijatuhkan terhadap dirinya pada minggu depan. Sidang tertutup tersebut akan berlangsung di dalam penjara berdasarkan Undang-undang Rahasia Resmi.

Khan diduga telah membocorkan isi pesan diplomatik rahasia, yang secara internal dikenal sebagai sandi, kepada publik untuk keuntungan politiknya.

“Terkait dengan kasus sandi, kasus palsu ini dirancang untuk melindungi mantan Panglima Angkatan Darat, Jenderal Bajwa dan Donald Lu,” ungkap mantan pemimpin Pakistan berusia 70 tahun itu dalam pernyataannya di platform X. Ia merujuk pada pensiunan Jenderal Qamar Javed Bajwa, serta Lu, asisten menteri luar negeri AS untuk Biro Urusan Asia Selatan dan Tengah.

“Saya adalah Perdana Menteri terpilih di negara ini. Pengkhianatan dilakukan terhadap saya dan pemerintahan saya oleh Jenderal Bajwa, alih-alih menyelidiki konspirasi asing dalam mengatur perubahan rezim, sebuah kasus diajukan terhadap saya karena memberi tahu rakyat Pakistan, pelindung alami negara ini, tentang makar ini,” ujarnya.

Khan, mantan juara kriket yang beralih menjadi politisi itu, terlibat pertikaian politik dengan pihak militer yang kuat di negara itu, sejak mosi tidak percaya di parlemen menggulingkan pemerintahannya pada April 2022.

Sandi tersebut, yang ditulis oleh duta besar Pakistan untuk AS pada saat itu, Asad Majeed Khan, konon mengutip Lu, meminta sang diplomat untuk memberitahukan pemimpin militer bahwa mereka harus menyingkirkan Khan melalui mosi tidak percaya karena sikap netral yang diambil pemerintahannya terhadap invasi di Ukraina. Khan saat itu tengah berada di Moskow di hari di mana Rusia meluncurkan invasi skala penuhnya.

Belum ada komentar dari Lu terkait hal tersebut, namun Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Agustus lalu bahwa Washington keberatan dengan kunjungan Khan ke Rusia, namun pihaknya tidak memiliki peran dalam penggusuran Khan dari jabatannya.

“Jadi tanpa menyebut bahwa komentar tersebut akurat atau tidak, jika Anda melihat semua komentar yang ada dalam konteks yang dilaporkan pada pesan tersebut, saya pikir apa yang mereka tunjukkan adalah bahwa pemerintah AS menyampaikan kehawatiran akan pilihan kebijakan diambil oleh perdana menteri [Khan],” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Mathew Miller. “[Pesan] itu tidak menunjukkan keinginan pemerintah AS terkait siapa yang seharusnya berkuasa di Pakistan.” [ps/lt/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com