Kosovo Resmi Bergabung dengan ‘Visa Schengen’ Eropa

Ratusan warga Kosovo bergegas menuju ke bandar udara Pristina untuk melakukan perjalanan ke negara-negara Uni Eropa pada Senin (1/1), setelah visa zona Schengen untuk perbatasan terbuka Eropa diluncurkan.

Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti memberi selamat kepada para pelaku perjalanan di bandar udara.

“Kita telah menunggu begitu lama, ini telah menjadi ketidakadilan yang panjang tetapi akhirnya kita bisa menyelesaikannya. Ini akan meningkatkan kesempatan. Kita harus menggunakan ini dengan cara yang bertanggung jawab,” kata Kurti.

Kosovo adalah satu-satunya negara di kawasan Balkan Barat yang warganegaranya masih membutuhkan visa untuk melakukan perjalanan ke Uni Eropa, dimana kebanyakan negara anggotanya sudah menjadi bagian dari program Schengen ini.

Kawasan Schengen memungkinkan lebih dari 400 juta warga untuk bepergian secara bebas diantara negara-negara anggotanya, tanpa harus melalui pemeriksaan perbatasan.

Persyaratan yang ketat dari negara-negara anggota Uni Eropa dan pertikaian domestik telah menunda masuknya Kosovo selama bertahun-tahun.

“Saya merasa seperti burung yang bebas sekarang karena saya bisa melakukan perjalanan di seluruh Eropa,” kata Habib Spahiu yang melakukan perjalanan bersama anak laki-lakinya untuk kunjungan dua hari ke Wina.

Dia menjadi bagian dari kelompok berjumlah 50 orang yang memenangkan undian dari negara, yang dibayarkan oleh pemerintah, untuk melakukan perjalanan yang menandai pembebasan proses visa.

Pada 2018, Uni Eropa mengatakan bahwa seluruh persyaratan sudah dipenuhi tetapi Prancis dan Belanda menunda keputusannya karena kekhawatiran terkait gelombang baru migrasi.

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada 2008 tetapi masih harus berjuang untuk menjadi negara anggota PBB karena keberatan dari Serbia, Rusia dan Tiongkok.

Status negara ini telah diakui oleh lebih dari 110 negara tetapi penduduknya yang berjumlah 1,8 juta hanya bisa melakukan perjalanan ke kurang dari 20 negara tanpa visa.

Kosovo masih menjadi salah satu negara paling miskin di Eropa dan banyak yang memandang bahwa pembebasan visa sebagai kesempatan untuk memperoleh pekerjaan.

Pemerintah telah meminta masyarakat untuk tidak menyalahgunakan aturan Schengen, yang menegaskan bahwa seseorang dapat tinggal selama 90 hari dari 180 hari sebagai wisatawan, tetapi tidak boleh bekerja. [ns/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com