Junta Myanmar Longgarkan Aturan Pendaftaran Pemilu Jelang Berakhirnya Keadaan Darurat

Pemerintah militer Myanmar, Rabu (31/1) mengumumkan pelonggaran aturan pendaftaran pemilu untuk partai politik, beberapa jam sebelum berakhirnya keadaan darurat yang diberlakukan sejak kudeta tiga tahun lalu.

Junta, yang berjanji akan menyelenggarakan pemilu dan kembali ke pemerintahan demokratis, mengatakan bahwa pihaknya telah mengurangi ambang batas minimum keanggotaan partai dan persentase kota tempat sebuah partai beroperasi. Belum jelas mengapa perubahan itu dilakukan.

Para jenderal tidak memberikan kerangka waktu penyelenggaraan pemilu tersebut dan tahun lalu membubarkan setidaknya 40 partai karena gagal memenuhi syarat pendaftaran, termasuk Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang sebelumnya berkuasa dan dipimpin oleh mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang telah dipenjarakan oleh junta.

Keadaan darurat selama enam bulan, yang telah berulang kali diperpanjang, akan berakhir pada Rabu malam.

Menyebut sejumlah penyimpangan pemilu yang belum terselesaikan sebagai alasan, para jenderal tersebut merebut kekuasaan pada 1 Februari 2021, dan secara tiba-tiba mengakhiri satu dekade demokrasi dan reformasi, hanya beberapa bulan setelah kemenangan besar NLD dalam pemilu.

Seorang pejabat menunjukkan cara menggunakan mesin pemungutan suara untuk digunakan dalam pemilu mendatang di Yangon, 5 September 2023. (AFP)

NLD, yang mengatakan pemilu itu berlangsung bebas dan adil, berencana mengubah konstitusi untuk mengeluarkan militer dari politik dan menempatkannya di bawah kendali sipil.

Militer menghadapi tantangan terbesarnya itu sejak pertama kali mengambil alih kekuasaan di bekas jajahan Inggris tersebut pada tahun 1962, dengan pemberontakan prodemokrasi yang dipimpin oleh kaum muda yang berubah menjadi gerakan perlawanan bersenjata setelah tindakan keras yang mematikan terhadap perbedaan pendapat pascakudeta.

Junta telah menggunakan artileri dan serangan udara untuk mencoba menekan milisi yang bersekutu dengan pemerintah bayangan dan tentara etnis minoritas, yang beberapa di antaranya melancarkan serangan terkoordinasi pada bulan Oktober yang mengejutkan militer dan merusak kredibilitas mereka di medan perang.

Pengumuman hari Rabu di media pemerintah mengurangi persyaratan keanggotaan minimum menjadi 50.000, turun dari 100.000 dan mengatakan partai harus melakukan kegiatan sedikitnya di sepertiga jumlah kota di negara itu, turun dari setengahnya.

Negara-negara Barat, yang telah menerapkan sanksi-sanksi terhadap militer, telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan mengakui hasil pemilu tersebut. [ab/uh]

Sumber: www.voaindonesia.com