Jumlah Pemilih yang Anjlok serta Penangkapan Aktivis Warnai Pemilu di Hong Kong

Jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan dewan distrik Hong Kong pada hari Minggu (10/12) anjlok. Pemilu tersebut merupakan pemilihan dewan distrik yang pertama sejak sistem pemilihan dirombak tahun ini untuk memulihkan ketertiban dan membangun kembali kontrol setelah protes anti-pemerintah dan pro-demokrasi yang meluas pada tahun 2019.

Para pemilih bersikap apatis atau memboikot pemilu, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai kemunduran demokrasi di Kota Hong Kong.

Saat TPS ditutup, tingkat partisipasi pemilih berada di angka sekitar 27,5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan dewan distrik terakhir pada tahun 2019, yang mencatat rekor partisipasi tertinggi – yaitu sebesar 71% – pada saat TPS ditutup pada malam hari.

Berdasarkan peraturan pemilu yang baru, jumlah perwakilan yang dipilih secara langsung untuk 18 distrik di kota itu telah dikurangi dari hampir semua, menjadi hanya 88, atau berarti 20% dari total 470 kursi. Sisa kursi lainnya ditunjuk oleh kepala eksekutif Hong Kong, yang dipilih langsung oleh Beijing, atau dipilih oleh dewan pemilih, yang ditunjuk oleh pemerintah.

Para kandidat juga harus membuktikan bahwa mereka adalah “patriot” dan harus dicalonkan oleh komite yang ditunjuk oleh pemerintah.

Walhasil sisa anggota kubu pro-demokrasi yang tidak berada di penjara atau tidak meninggalkan Hong Kong telah dikucilkan karena mereka tidak bisa mendapatkan nominasi dari komite yang ditunjuk pemerintah, sebagian karena kecurigaan bahwa mereka bukan “patriot.” Padahal partai-partai tersebut telah meraih kemenangan besar, lebih dari 80% kursi, pada tahun 2019.

Tiga aktivis dari Liga Sosial Demokrat yang pro-demokrasi ditangkap pada hari Minggu ketika mereka mencoba memprotes pemilihan tersebut.

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan kelompok itu, yang mengatakan “Hak rakyat Hong Kong untuk memilih dan dipilih sepertinya tidak ada.”

Polisi Hong Kong mengatakan mereka menahan orang-orang yang dicurigai mencoba mengganggu jalannya pemilu.

Tiga orang lainnya juga ditahan karena dicurigai menghasut orang-orang lain di dunia maya untuk memboikot pemilu atau memberikan suara yang tidak sah.

Setelah memberikan suaranya, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee membela pelaksanaan pemilu itu dengan mengatakan kepada wartawan bahwa anggota dewan distrik sebelumnya menggunakan posisi mereka untuk mempromosikan kemerdekaan Hong Kong dari Cina dan membahayakan keamanan nasional.

“Di masa lalu, kita telah mengalami revolusi warna versi Hong Kong, geng berpakaian hitam, dan lainnya. Saya yakin semua orang dapat melihat luka, kehancuran; ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh semua orang,” kata Lee.

“Kali ini kami memastikan bahwa hal-hal ini tidak akan terjadi lagi. Kami akan memastikan anggota dewan distrik yang terpilih akan benar-benar melayani semua orang, dan tidak mengkhianati negara, Hong Kong, distrik, dan penduduk kota kami.”

Pemerintah telah mencoba untuk mendorong jumlah pemilih, antara lain dengan mengadakan konser di luar ruangan pada malam pemilihan, mempublikasikan pentingnya memberikan suara melalui video, poster dan pengumuman radio serta lagu dan slogan, dan dengan meminta pegawai negeri untuk memberikan suara.

Mereka juga menawarkan subsidi untuk panti jompo guna membantu para penghuninya memberikan suara. Mereka bahkan mendirikan tempat pemungutan suara di dekat daratan China untuk memudahkan penduduk Hong Kong yang tinggal di seberang perbatasan untuk memberikan suara.

Namun para analis mengatakan anjloknya jumlah pemilih itu diduga karena pemboikotan suara atau apati. [em/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com