Jalan Menuju Papua Damai atau Tambahan Persoalan?

Nicodemus Momo, mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) tahu betul bahwa pemilu dan kampanye yang menyertainya tidak bermakna banyak bagi Papua.

“Tahun 2014 itu Presiden Jokowi kampanye perdana terbuka di Jayapura. Dia sampaikan terbuka, bahwa ketika dia terpilih jadi presiden, dia akan membuka ruang dialog, menyelesaikan masalah Papua. Pelanggaran HAM berat di tanah Papua. Sampai sekarang, 10 tahun, besok dia turun, kapan dia buka dialog? Di mana?” kata Nico setengah menggugat.

Namun, meski tahu politik tidak memberi banyak harapan bagi Papua, Nico turut terjun ke sektor ini. Pekan-pekan belakangan, dia sibuk sosialisasi sebagai calon legislatif, di daerah pemilihan 3, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Seusai kuliah, Nico pulang ke Papua untuk menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kalau untuk kita, selagi ada dalam bingkai NKRI ini, soal pemilu itu, ya, hajatan negara. Kita hanya ikut untuk menyukseskan. Keamanan Papua, itu soal lain. Siapapun jadi presiden, tidak mungkin menyelesaikan masalah di tanah Papua. Karena akar masalahnya tidak diselesaikan,” kata dia ketika ditanya soal keterlibatannya dalam politik.

Anggota suku dan perempuan Papua yang mengenakan kostum adat memilih di Jayapura pada 9 Juli 2014 yang terletak di pelosok Provinsi Papua. (Foto: AFP/Liva Lazore)

Orang Papua, kata Nico, memandang pemilu sebagai agenda negara. Sebuah rutinitas yang diselenggarakan setiap lima tahun. Namun, saat ini harapan bahwa nasib Papua akan berubah karena pemilu sudah dikubur dalam-dalam. Mereka yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau calon anggota DPR dan DPRD, kata Nico, terlibat sekadar untuk meramaikan hajatan bersama ini.

“Coba saja taruh ruang, tanya mereka, mau bergabung dengan NKRI atau mau merdeka. Pasti semua orang pilih merdeka,” ujar dia.

Perjuangan Melalui Politik

Pendapat senada disampaikan Ismail Asso, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua Pegunungan.

Pekerja mengantarkan kotak suara ke desa-desa terpencil di Yalimo, Provinsi Papua pada 2019. (Foto: Courtesy/Komisi Pemilihan Umum/AFP)

Pekerja mengantarkan kotak suara ke desa-desa terpencil di Yalimo, Provinsi Papua pada 2019. (Foto: Courtesy/Komisi Pemilihan Umum/AFP)

MRP adalah lembaga representasi adat, dan Papua Pegunungan merupakan provinsi baru, bagian dari pemekaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Ismail Asso adalah agamawan sekaligus tokoh adat, yang masuk ke dunia politik melalui skema pengangkatan di MRP. Dia meyakini, politik adalah cara damai memperjuangkan masa depan Papua, dan bukan melalui kekerasan bersenjata.

“Saya hanya melihat secara pragmatis, bahwa dengan adanya daerah otonomi baru itu memberikan kesempatan kita, supaya bisa belajar. Belajar ini-itu segala macam, terutama untuk meningkatkan kesehatan, pelayanan publik, pendidikan, itu yang paling mendasar,” kata Asso.

Masuk ke politik, seperti menjadi anggota MRP, membuka jalan untuk turut mengambil keputusan dalam memperjuangkan masa depan Papua.

Seperti apa masa depan Papua itu sendiri, kata Asso, masih menjadi misteri.

“Saya harus positive thinking, saya senantiasa berpikir bahwa tidak ada yang abadi. Dunia ini selalu berubah, termasuk juga isu Papua merdeka. Suatu saat akan terjadi, bisa saja. Tetapi bisa juga suatu saat Papua akan punah seperti Aborigin di Australia atau suku Inca di Amerika, bisa juga, karena itu kan proses,” katanya kepada VOA.

Dia memberi contoh, bagaimana kekuatan politis bisa mempengaruhi masa depan Papua. Ketika pejabat gubernur Papua Pegunungan mewacanakan pembukaan rute penerbangan langsung ke Makassar, Asso serta merta meminta rencana itu dipikirkan ulang. Pasalnya ia berpendapat adanya akses udara langsung akan mempermudah masuknya masyarakat luar ke wilayah Papua Pegunungan. Padahal pemerintah lokal belum mempersiapkan masyarakat setempat agar bisa bersaing.

Para pekerja mengantarkan kotak suara dengan perahu ke desa-desa terpencil di Mappi, Provinsi Papua pada 2019. (Foto: Courtesy/Komisi Pemilihan Umum/AFP)

Para pekerja mengantarkan kotak suara dengan perahu ke desa-desa terpencil di Mappi, Provinsi Papua pada 2019. (Foto: Courtesy/Komisi Pemilihan Umum/AFP)

Sebagai lembaga politik, MRP memiliki kesempatan menekan pemerintah daerah dalam isu-isu semacam itu. Karena itu, dia masih meyakini bahwa kelembagaan politik penting dalam perjuangan Papua memperbaiki kondisi masyarakatnya.

Pendidikan bagi rakyat Papua juga hanya bisa ditingkatkan atas dasar komitmen politik. Padahal Asso meyakini pendidikan menjadi dasar dari perubahan bagi Papua.

“Karena di situ ada sistem kontrol yang baik, orang-orang yang berpikir kritis, sehingga ada bargaining dalam kebijakan-kebijakan tertentu. Kalau selama ini kan diam, kebijakan dikelola oleh kelompok elite,” tandas dia.

Seperti juga provinsi baru lain, Papua Pegunungan akan menyelenggarakan pemilihan gubernur pada November 2024.

Solusi atau Sumber Masalah?

Pemilu mendatangkan banyak janji perubahan bagi Papua yang lebih aman dan damai. Namun, penyelenggaraan pemilu itu sendiri, adalah ancaman bagi kedamaian di wilayah itu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memperingatkan, bahwa wilayah Papua memiliki tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu.

Latifah Anum Siregar, Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) sudah mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman keamanan, terkait Pemilu 2024. Dia mencontohkan, salah satu yang menjadi sorotan khusus di Papua, adalah aturan bahwa seperempat anggota DPRD diangkat dari Orang Asli Papua (OAP). Pengangkatan ini, lanjut dia, bersamaan dengan anggota dewan yang dipilih dan berbasis pada suku dan subsuku.

“Nah, ini ada dinamika yang cukup tajam di antara sub-sub suku yang ada di Papua, karena perwakilan dan jumlah kursi masih saling diperdebatkan,” ujar dia.

Suku Asmat menari saat festival budaya di distrik suku Agat, di Papua, 13 Oktober 2009. (Foto: REUTERS/Muhammad Yamin)

Suku Asmat menari saat festival budaya di distrik suku Agat, di Papua, 13 Oktober 2009. (Foto: REUTERS/Muhammad Yamin)

Latifah mengambil contoh, untuk kota Jayapura dibagi menjadi empat daerah pemilihan. Di satu daerah pertama, misalnya, ada Suku Timbi, yang terdiri dari empat sub-suku, Kayu Pulo, Kayu Batu, Tobati dan Engros yang hidup di empat kampung. Namun, hanya aka nada tiga anggota DPRD yang diangkat dari empat sub suku ini. Problem serupa ditemukan di banyak tempat lain.

Potensi kerawanan lain adalah penggunaan sistem noken di sejumlah wilayah. Sistem ini sangat rawan memicu perselisihan, meskipun sebaliknya, juga dianggap sebagai jalan keluar menekan potensi rusuh.

“Pada prinsipnya, kalau di Papua itu, selalu pemilu dan pilkada itu dihadapkan pada pilihan, bahwa mau pemilu atau pilkada yang sesuai asas, yakni Luber dan Jurdil, atau pemilu dan pilkada yang aman. Kita tahu, bahwa pilihannya masih sangat mudah mengatakan, lebih baik yang aman,” papar Latifah.

Papua dan Janji Kampanye

Papua pernah menjadi salah satu tema debat calon presiden putaran pertama. Namun, banyak pihak menilai, tidak ada pembahasan mendalam yang menjanjikan solusi bagi Papua ke depan.

Dr. Rosita Dewi, peneliti kluster Pertahanan, Keamanan dan Konflik, Pusat Riset Politik BRIN mengupas visi misi capres-cawapres, khususnya terkait isu Papua. Hasil kajian itu dipublikasikan resmi pada 16 Januari 2024.

Dewi membandingkan, seberapa banyak Papua disebut dalam dokumen visi misi setiap pasangan. Dia menghitung, pasangan pertama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyebut Papua sebanyak 15 kali dalam dokumen mereka.

Seorang pria berjalan melewati spanduk KPU yang menampilkan foto calon presiden, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. (AP Photo/Dita Alangkara)

Seorang pria berjalan melewati spanduk KPU yang menampilkan foto calon presiden, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. (AP Photo/Dita Alangkara)

“Dan ada segmen tersendiri untuk Papua, untuk Paslon nomor urut 1 ini, dengan jargon Papua Pemerataan Sempurna,” ujar Dewi.

Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya satu kali menyebut Papua dalam dokumen mereka.

“Itu pun di bagian profil, dan itu menjelaskan bagaimana jasa Pak Prabowo Subianto dalam pembebasan sandera di Mapenduma,” tambahnya.

Sementara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyebut Papua sebanyak tiga kali. “Mereka prioritasnya adalah pembangunan asimetris. Jadi bagaimana pengentasan kemiskinan dan upaya penyejahteraan orang Papua,” ujar Dewi.

Tawaran yang disampaikan pasangan nomor urut 1 adalah bahwa mereka melihat bukan hanya ada kekerasan di Papua, tetapi juga ketidakadilan. Solusi yang ditawarkan adalah penyelesaian pelanggaran HAM secara tuntas, tidak terjadi pengulangan pelanggaran HAM dan yang ketiga dialog. Sementara pasangan nomor urut 2, kata Dewi, melihat persoalan Papua adalah soal separatisme dan gerakan ini karena campur tangan asing.

Ganjar Pranowo (kanan), berpidato di depan pendukungnya saat kampanye pemilu pertamanya di kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Provinsi Papua Selatan, 28 November 2023. (Foto: Hidayatillah/AFP)

Ganjar Pranowo (kanan), berpidato di depan pendukungnya saat kampanye pemilu pertamanya di kampung Waninggap Nanggo, Merauke, Provinsi Papua Selatan, 28 November 2023. (Foto: Hidayatillah/AFP)

“Jadi memang, penekanan dari Paslon 2 ini bagaimana campur tangan asing itu selalu ingin untuk ada disintegrasi Indonesia,” lanjut Dewi.

Paslon 2 menawarkan solusinya penegakan hukum dengan memperkuat aparat keamanan di Papua dan mempercepat pembangunan ekonomi, serta melanjutkan program Presiden Jokowi. Sementara Paslon 3 lebih banyak menawarkan dialog.

Dewi menambahkan, kunci pemilu damai di Papua sangat tergantung dari elite politik, penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan masyarakat.

“Namun, yang masih menjadi pertanyaan, apakah hasil dari Pemilu 2024 ini akan menyelesaikan konflik dan menyejahterakan Papua? Dari hasil debat dan visi misi capres-cawapres, kita bisa membayangkan bagaimana masa depan Papua,” tukas Dewi. [ns/ah]

Sumber: www.voaindonesia.com