Hakim Pengadilan Tinggi Hong Kong Bela Sistem Peradilan pasca Kritikan Barat

Hakim pengadilan tinggi Hong Kong Andrew Cheung pada Senin (22/1) malam membela sistem peradilan di kota yang berada di bawah kendali China itu. Pembelaan langka itu disampaikannya setelah negara-negara Barat semakin gencar mengkritik persidangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional terhadap aktivis pro-demokrasi dan taipan Jimmy Lai yang kini tengah berlangsung.

Cheung, yang mengetuai Pengadilan Banding Terakhir di kota yang dijuluki “pusat keuangan global” itu, mengatakan bahwa pengadilan akan menghormati hak-hak asasi terdakwa dan tidak akan “memvonis sembarangan” dalam kasus-kasus keamanan nasional saat ia menyampaikan pidato dalam upacara pembukaan tahun persidangan baru, hari Senin (22/1).

“Pengadilan tidak akan tunduk, baik pada segala tekanan untuk menghukum atau membebaskan, maupun takluk pada intimidasi atau ancaman dalam bentuk apa pun,” kata Cheung di hadapan para hakim, pengacara, diplomat, dan akademisi terkemuka pada acara itu.

Lai, 76 tahun, tokoh oposisi yang menentang Partai Komunis China yang berpengaruh, mengaku tidak bersalah atas tuduhan bahwa ia membahayakan keamanan nasional China karena bersekongkol dengan negara asing.

Sejumlah pejabat asing, akademisi, dan pengacara setempat menganggap kasus Lai sebagai ujian besar terhadap kebebasan dan independensi peradilan Hong Kong, setelah China memberlakukan UU Keamanan Nasional di kota itu pada tahun 2020.

Inggris telah meningkatkan rasa keprihatinannya atas kasus tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron secara eksplisit menyerukan agar Lai, yang berkewarganegaraan Inggris, dibebaskan ketika persidangannya dibuka pada Desember 2023.

Para pejabat Amerika Serikat juga telah menyerukan pembebasan Lai. Sementara itu, kelompok bipartisan dari DPR AS mengajukan RUU untuk memberi sanksi kepada para hakim dan pejabat Hong Kong yang terlibat dalam kasus-kasus persidangan keamanan nasional di kota itu, November lalu.

“Ancaman sanksi atau pembalasan terhadap para hakim hanya karena menjalankan tugas yudisial mereka adalah… sebuah penghinaan terhadap aturan hukum, dan pada dasarnya tidak dapat dibenarkan,” kata Cheung kepada para tamu undangan, yang sebagian besarnya mengenakan jubah tradisional dan wig dari bulu kuda—pakaian resmi persidangan yang mencerminkan keterkaitan Hong Kong dengan sistem common law, atau hukum umum, yang berasal dari Inggris dan biasanya dianut oleh bekas koloni Inggris. [br/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com