Hadapi Serangkaian Kasus Hukum Sebelum Pemilu, Trump Rogoh Kocek Rp2 Triliun

Karier bisnis kondang Donald Trump diwarnai dengan sejumlah kegagalan dan kebangkrutan. Investasi yang ditanamkan kepada Eli Bartov, seorang profesor akuntansi di Universitas New York, terancam akan mengulang kisah kegagalan.

Komite aksi politik Save America milik Trump membayar Bartov hampir $930.000 atau hampir setara dengan Rp14,63 miliar pada tahun lalu atas perannya sebagai saksi ahli dalam kasus penipuan perdata Jaksa Agung New York. Kasus tersebut mengancam kerajaan real estate mantan presiden itu, menurut pengajuan terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Federal (Federal Election Commission/FEC).

Bartov gagal. Pada Desember, Hakim New York Supreme Court, Arthur Engoron, menyatakan bahwa kesaksian profesor tersebut hanya membuktikan bahwa “dengan sejuta dolar atau lebih, beberapa ahli akan mengatakan apa pun yang Anda inginkan.”

Analisis Associated Press terhadap pengajuan baru Komisi Pemilihan Umum Federal menunjukkan bahwa pembayaran kepada Bartov termasuk di antara pengeluaran hukum senilai $54 juta atau setara dengan hampir Rp850 miliar yang dilakukan pada tahun lalu oleh mesin penggalangan dana politik Trump. Pengeluaran tersebut terjadi ketika Trump sedang berjuang melawan berbagai tuntutan hukum dan puluhan tuduhan kejahatan dalam empat kasus pidana.

Mantan Presiden AS Donald Trump meninggalkan Trump Tower menuju pengadilan federal Manhattan untuk sidang pencemaran nama baik kedua terhadapnya, di New York City pada 22 Januari 2024. (Foto: AFP)

Save America berkontribusi pada sebagian besar pembayaran, dengan 84 persen pengeluaran komite digunakan untuk biaya hukum.

Ditambah dengan data Komisi Pemilihan Federal pada 2022, tinjauan AP menemukan bahwa Save America, tim kampanye kepresidenan Trump, dan organisasi penggalangan dana lainnya menghabiskan $76,7 juta untuk biaya hukum selama dua tahun. Jumlah besar tersebut menggarisbawahi bahaya hukum yang dihadapi Trump saat ia berusaha untuk mendapatkan nominasi presiden dari Partai Republik pada 2024.

Richard Briffault, seorang profesor di Columbia Law School di New York, spesialis dalam regulasi keuangan kampanye dan etika pemerintah, mengatakan bahwa meskipun biaya hukumnya besar, hal tersebut tidak akan menghambat pencalonan Trump untuk melenggang ke Gedung Putih.

“Sepertinya dia bisa mengumpulkan banyak uang, jadi saya tidak terlalu khawatir tentang dampak jangka panjang pada kampanyenya,” kata Briffault.

Trump membantah melakukan kesalahan apa pun dan dia mengecam daftar panjang tuduhan kejahatan dan tuntutan hukum sebagai upaya partisan untuk membatalkan pencalonannya sebagai presiden. Tim kampanye Trump tidak menanggapi permintaan komentar mengenai pengeluaran legal tersebut.

Beberapa pengacaranya yang paling terkemuka masing-masing menerima pembayaran melebihi $5 juta, yang seluruhnya dibiayai oleh donor kampanye mantan presiden tersebut, menurut dokumen yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Federal.

Alina Habba, yang merupakan pengacara dari firma hukum yang berbasis di New Jersey dan mewakili Trump dalam tuntutan pelecehan seksual dan pencemaran nama baik yang diajukan oleh kolumnis E. Jean Carroll, memperoleh pendapatan tertinggi sebesar $6 juta.

Trump mengalami kerugian signifikan dalam kasus Carroll, di mana juri menetapkan ganti rugi sebesar lebih dari $88 juta. Kasus kriminal tersebut membawa risiko politik dan pribadi yang lebih besar baginya. Meskipun mantan presiden tersebut menggunakan dana kampanye untuk membayar biaya pengacara pribadinya, dia berupaya mengubah permasalahan hukum menjadi peluang dengan menggambarkan dirinya sebagai korban dari sistem peradilan yang korup.

“Ini adalah hal buruk yang terjadi di sini,” kata Trump kepada wartawan pada awal November setelah keluar dari ruang sidang tempat kasus penipuan di New York digelar. “Saya pikir ini adalah hari yang sangat menyedihkan bagi Amerika,” ujarnya.

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Trump Tower, Jumat, 31 Maret 2023, di New York. (Foto: AP)

Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Trump Tower, Jumat, 31 Maret 2023, di New York. (Foto: AP)

Trump sedang berjuang melawan dua tuntutan federal atas penyimpanan catatan rahasia di resor Mar-a-Largo di Florida dan dugaan perannya dalam berupaya melemahkan Pemilu 2020.

Dia menghadapi dakwaan negara bagian di Georgia bahwa dia secara ilegal merencanakan pembatalan pemilu di negara bagian tersebut. Dia didakwa oleh jaksa Kota New York karena memberikan uang tutup mulut selama kampanye Pemilu 2016 untuk menjaga agar hubungan seksualnya tidak diketahui publik.

Chris Kise, seorang pengacara yang bergabung dengan tim hukum Trump setelah meninggalkan Foley & Lardner, menerima pembayaran sebesar $5,1 juta dalam bentuk sumbangan dari para donatur selama dua tahun terakhir, seperti yang diungkapkan dalam laporan Komisi Pemilihan Umum Federal. Kise bersama Alina Habba telah menjadi perwakilan Trump dalam kasus penipuan di New York, yang berpotensi mengakibatkan larangan berbisnis dan denda besar bagi Trump.

Continental PLC, firma hukum Florida yang Kise bergabung setelah meninggalkan Foley & Lardner, secara terpisah menerima $5,4 juta uang donor Trump, menurut catatan.

Tim kampanye Trump membayar pengacara Atlanta Steven Sadow sebesar $1,5 juta pada paruh kedua 2023. Trump mempekerjakan Sadow untuk mewakilinya dalam kasus subversi pemilu Georgia.

Dana kampanye juga digunakan untuk membayar pengacara yang mewakili terdakwa dan calon saksi dalam kasus yang melibatkan Trump. Brand Woodward Law di Washington menerima pembayaran sebesar $660.000, dengan sebagian besar dana tersebut diterima pada 2023. Salah satu klien dari firma hukum tersebut, yaitu pelayan Trump bernama Walt Nauta, dituduh merencanakan untuk menyembunyikan rekaman kamera keamanan di Mar-a-Lago dari penyelidik pemerintah. [ah/ft]

Sumber: www.voaindonesia.com