Di Tengah Gejolak Ketidakpuasan, Jokowi Tegaskan ‘Tidak Ada Masalah’ di Kabinet

Presiden Joko Widodo, Jumat (2/2) bersikeras bahwa kabinetnya bekerja normal, di tengah berbagai laporan ketidakpuasan di antara para pejabat tinggi dan spekulasi yang telah lama beredar mengenai rencana pengunduran diri menteri keuangan yang dihormati secara luas.

Laporan-laporan mengenai kegelisahan di dalam kabinet telah beredar seiring dengan meningkatnya kritik publik terhadap Jokowi atas dugaan campur tangan dan bias politiknya menjelang pemilu tanggal 14 Februari.

“Kabinet tidak punya masalah,” kata Jokowi kepada wartawan ketika ditanya tentang ketidakpuasan di antara para menteri, seraya menambahkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan demokratis.

Jokowi kini mendekati akhir masa jabatan keduanya, yang merupakan batas maksimum yang diperbolehkan bagi seorang presiden Indonesia.

Dia tidak secara eksplisit mendukung salah satu dari ketiga calon presiden, namun ia sering tampil bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang adalah saingannya dalam dua kali pilpres terakhir.

Namun dukungan diam-diamnya pada Prabowo, khususnya pada fungsi-fungsi pemerintahan, telah menimbulkan kritik bahwa ia telah melanggar peraturan pemilu, namun dia menyangkalnya.

Di Indonesia, presiden yang menjabat boleh berkampanye untuk calon presiden asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan harus mengambil cuti resmi untuk melakukannya. Petahana biasanya bersikap netral.

Perdebatan lainnya adalah bahwa putra presiden, Gibran Rakabuming Raka, adalah pasangan Prabowo untuk calon wakil presiden, dan baru diperbolehkan mengikuti pemilihan setelah adanya perubahan peraturan yang membolehkannya oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh saudara ipar Jokowi.

Pada hari Kamis, calon wakil presiden lainnya Mahfud MD mengundurkan diri sebagai menteri keamanan dengan alasan “preferensi etis.” Sebelumnya, seorang ajudan Mahfud mengatakan pengunduran diri itu dilakukan karena keberpihakan Jokowi.

Para investor portofolio sangat khawatir dengan pemberitaan media bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mungkin juga akan mengundurkan diri. Dia belum mengonfirmasi atau menyangkal laporan-laporan tersebut.

Pada hari Jumat (2/2) ketika ditanya tentang pengunduran diri Sri Mulyani, pejabat Istana Kepresidenan Ari Dwipayana mengatakan dia bekerja seperti biasa.

Ari mengatakan, dalam rapat kabinet Jumat sore yang dipimpin Jokowi dan dihadiri Sri Mulyani, tidak ada pembahasan mengenai pengunduran diri.

Dia juga menambahkan bahwa presiden tidak memiliki rencana untuk mengikuti acara kampanye kandidat mana pun menjelang hari pemungutan suara.

Kritik terhadap Jokowi telah meluas di kalangan intelektual, dan sebagian dari almamaternya, Gajah Mada, minggu ini mengeluarkan petisi atas “pengabaiannya terhadap prinsip-prinsip politik.”

Pada hari Jumat, para profesor di Universitas Indonesia menyerukan kepada para pejabat negara untuk tidak tunduk pada tekanan untuk mendukung salah satu kandidat.

Didampingi oleh puluhan akademisi saat membaca pernyataan yang disiarkan langsung, profesor hukum Harkristuti Harkrisnowo mengatakan demokrasi telah “dihancurkan.” Dia tidak menyebut presiden secara eksplisit.

“Negara kita tampaknya telah kehilangan arah karena adanya kecurangan dalam mengejar kekuasaan,” katanya. [lt/uh]

Sumber: www.voaindonesia.com