Bisakah Solusi Dua Negara Bertahan dari Konflik Israel-Hamas Saat ini?

Selama tiga dekade, Barat dan komunitas internasional memandang gagasan dua negara – satu Israel, satu Palestina – sebagai dasar perdamaian di Timur Tengah. Bahkan setelah pembantaian Hamas pada tanggal 7 Oktober dan serangan balasan besar-besaran Israel, banyak yang percaya bahwa gagasan tersebut masih merupakan satu-satunya jalan ke depan.

Lebih dari 1.200 orang tewas dan 242 orang diculik dalam serangan terhadap Israel yang dilakukan Hamas, sebuah organisasi yang ditetapkan sebagai teroris oleh AS. Respons militer Israel telah merenggut lebih dari 11.000 nyawa, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Namun ilmuwan politik Uriel Abulof dari Universitas Tel Aviv yakin banyaknya korban jiwa di kedua belah pihak tidak membuat perdamaian menjadi mustahil.

“Solusi dua negara masih mungkin terjadi, mungkin lebih dari sebelumnya, karena ada potensi bagi kedua belah pihak untuk memahami bahwa ini bukanlah konflik antara mayoritas warga Israel dan Palestina, [keduanya] ingin hidup berdampingan tanpa pemimpin radikal,” katanya.

“Di satu sisi ada Hamas, yang harus kita hadapi secara militer, dan di sisi lain ada Benjamin Netanyahu dan koalisinya, yang perlu ditangani secara politik,” katanya kepada VOA. “Jika ini terjadi – kalau itu terjadi, ada peluang yang lebih baik untuk menemukan sebuah solusi.”

Hussein Ibish dari Arab Gulf States Institute yang berbasis di Washington juga percaya bahwa solusi permanen terhadap konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade hanya mungkin dilakukan dengan model dua negara.

“Mungkin hal itu harus dilakukan secara bertahap, namun dengan dua negara sebagai tujuan bersama yang secara eksplisit dijabarkan sejak awal,” kata Ibish, yang percaya bahwa langkah awal tersebut pun memiliki prasyarat khusus.

“Israel pada akhirnya dan secara formal harus menerima hak Palestina atas sebuah negara dan kebutuhannya. Pembangunan dan pendirian permukiman harus dihentikan sepenuhnya,” katanya.

Sebaliknya, Ibish mengatakan kepada VOA, warga Palestina perlu mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober dan bersumpah untuk menghentikan permusuhan, sementara Otoritas Palestina harus diperkuat secara politik.

Rencana yang terukur atau upaya menyembunyikan sesuatu?

Pakar lain merasa skeptis. Omer Bartov, seorang profesor studi Holocaust dan genosida di Brown University, menggambarkan rencana dua negara seperti pepatah.

“Orang-orang membicarakan solusi dua negara karena mereka harus membicarakan sesuatu, dan itulah satu-satunya rencana yang ada saat ini,” katanya kepada VOA. “Hanya warga Palestina yang akan tinggal di negara Palestina, dan hanya orang Yahudi yang akan tinggal di Israel.”

Bartov yakin rencana solusi dua negara itu tidak realistis karena akan menjadikan Palestina lemah secara ekonomi dan bergantung pada Israel, dan “karena terdapat antara setengah juta hingga 750.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat, dan pengusiran mereka dari wilayah tersebu berarti perang saudara.”

Ia mencatat di wilayah tersebut juga ada 2 juta warga Palestina yang sudah tinggal di Israel.

Seorang warga Palestina membawa bendera negaranya dalam aksi solidaritas terhadap Yerusalem, di Khan Younis, Jalur Gaza, pada 9 September 2022. (Foto: AP/Adel Hana)

Israel merebut Tepi Barat, bersama dengan Yerusalem Timur, dari Yordania dalam Perang Enam Hari tahun 1967. Israel merebut Gaza dari Mesir dalam perang yang sama tetapi menarik diri dari wilayah tersebut pada tahun 2005.

“Ada pilihan lain, dan hal ini telah dibicarakan sebelum perang saat ini terjadi,” kata Bartov. “Ini bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dengan cepat, namun kemungkinan tersebut harus dipertimbangkan. Dan itu adalah semacam konfederasi negara-negara Israel dan Palestina, sesuai dengan perbatasan pada tahun 1967.”

Sebuah negara konfederasi tunggal, katanya, akan memungkinkan kembalinya pengungsi Palestina yang nenek moyangnya meninggalkan wilayah tertentu pada tahun 1948, dan “Yerusalem bisa menjadi ibu kota bersama.”

“Akan ada perbedaan antara kewarganegaraan dan tempat tinggal,” kata Bartov. “Pemukim Yahudi dapat terus tinggal di negara Palestina namun berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan warga Palestina dapat kembali dari pengasingan dan tinggal, misalnya, di Haifa.”

Solusi satu negara “saat ini tampak seperti sebuah usul yang gila” mengingat permusuhan yang terjadi saat ini, katanya, seraya menambahkan bahwa kekerasan yang terus berlanjut hanya akan menyebabkan “terkikisnya demokrasi dalam masyarakat Israel” dan juga munculnya “elemen otoriter” dan bahkan “rasis.”

Peran penting AS

Ibish dari Institut Arab Gulf States mengatakan keterlibatan AS akan sangat penting bagi solusi permanen terhadap konflik tersebut.

“AS adalah satu-satunya kekuatan asing yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan untuk menjadi penjamin perjanjian perdamaian [dua negara],” katanya. “Sayangnya, kancah politik dalam negeri AS meremehkan perannya dalam hal ini karena secara politis tidak ada gunanya terlalu mahal untuk memberikan tekanan serius pada Israel.”

Abulof dari Universitas Tel Aviv mengatakan Presiden Joe Biden harus memimpin dan menggunakan prinsip “hukuman dan penghargaan” untuk kedua belah pihak.

“Ia dapat memberi tahu Israel bahwa ia akan sepenuhnya mendukung mereka dan memberi mereka jaminan keamanan, serta mengatasi Iran dan Hizbullah,” kata Abulof, seraya menambahkan bahwa Biden kemudian perlu menjanjikan “demokratisasi kepada Palestina” yang dibiayai AS.

Jika Israel tidak menyetujui rencana ini, katanya, AS bisa mengancam untuk tidak menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan resolusi anti-Israel.

Bartov dari Brown University setuju bahwa tidak ada rencana yang dapat dilaksanakan tanpa dukungan AS yang menjadi sandaran Israel secara politik dan militer.

Tanpa hal tersebut, menurutnya, mimpi buruk peperangan tanpa akhir akan terus berlanjut.

“Ini semacam mimpi bagi orang-orang Yahudi dan Palestina – banyak yang berharap bahwa mereka akan bangun suatu pagi dan menemukan bahwa pihak lainnya telah pergi,” katanya.

“Tapi tidak ada yang pergi. Semua orang ada di sana, membuat hidup satu sama lain sengsara dan hidup dalam ketakutan. Mereka benar-benar merasa tidak punya harapan. Itu sebabnya cara pandangnya harus diubah — bagaimana membuat kedua kelompok masyarakat ini hidup berdampingan, bukan terpisah.” [my/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com