AS Tolak Diplomasi China di Gaza 

Gedung Putih menolak keterlibatan diplomatik China baru-baru ini dalam konflik Israel-Hamas, yang merupakan bagian dari upaya Beijing untuk memosisikan diri sebagai pembawa perdamaian yang lebih kredibel di Timur Tengah ketimbang AS.

“Kami percaya dengan hubungan kami. Kami percaya akan kepemimpinan Amerika di kawasan tersebut. Kami yakin bahwa kami mampu bekerja melalui mitra di kawasan untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi kita semua,” kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby dalam wawancara dengan VOA pada Rabu (22/11).

Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah meningkatkan diplomasinya di Gaza dengan menggelar pertemuan dengan para pejabat negara-negara Arab dan Muslim pada hari Senin (20/11), serta menyerukan gencatan senjata segera dan pengiriman lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Pertemuan di Beijing tersebut merupakan kunjungan pertama dari serangkaian kunjungan ke negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang dilakukan oleh delegasi menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Indonesia dan Nigeria. Delegasi yang dijuluki Komite Perdamaian itu ditunjuk dalam KTT Luar Biasa Gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada 11 November lalu di Riyadh, Arab Saudi. Mereka menggelar pertemuan di London dan Moskow pekan ini, dan berencana menuju Paris dan Washington untuk agenda berikutnya.

Wang mengatakan kepada mereka bahwa keputusan untuk memulai rangkaian kunjungan itu di Beijing menjadi bukti tingginya tingkat kepercayaan terhadap China. Dalam pertemuan itu, pejabat negara-negara Arab memuji sikap China dan menghina sikap Washington.

Dalam pernyataan yang diunggah kementeriannya di X, yang sebelumnya disebut Twitter, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan kepada Wang, “Kami menantikan peran yang lebih kuat dari negara-negara besar seperti China untuk menghentikan serangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Sayangnya, ada negara-negara besar yang membela serangan Israel saat ini.”

Sikap China dalam perang Gaza

Dalam hitungan hari sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober, China melancarkan taktik diplomatiknya, dengan memosisikan diri sebagai “teman bagi Israel maupun Palestina” dan mendesak dilakukannya gencatan senjata. Beijing menyerukan digelarnya “konferensi perdamaian internasional” dengan menjanjikan “konsiliasi dan mediasi yang tidak memihak,” membandingkan posisinya dengan AS yang mendukung penuh hak Israel untuk membela diri.

China telah berulang kali menunjukkan dukungannya bagi perjuangan bangsa Palestina di forum-forum internasional, termasuk dalam pertemuan virtual blok negara-negara berkembang BRICS (Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan), hari Selasa (21/11).

“Akar permasalahan situasi Palestina-Israel adalah fakta bahwa hak rakyat Palestina untuk bernegara, hak untuk hidup dan hak untuk kembali telah lama diabaikan,” kata Presiden China Xi Jinping.

Xi memanfaatkan betul peluang untuk meningkatkan hubungan negaranya dengan dunia Arab dan Muslim, kata Yun Sun, direktur Program China di Stimson Center.

Warga Palestina mengungsi ke wilayah selatan Jalur Gaza, di tengah serangan Israel yang membombardir bagian utara wilayah tersebut, pada 22 November 2023. (Foto: AP/Victor R. Caivano)

“Ya, memang ada unsur penyelesaian konflik. Tapi pada titik ini, kemungkinan terwujudnya suatu resolusi sangatlah kecil,” ungkapnya kepada VOA. “Saya rasa prioritas China pada dasarnya adalah menggunakan kesempatan ini untuk berkonsolidasi dan memperkuat hubungan.”

Beijing mempunyai kepentingan yang besar di Timur Tengah dalam kaitannya dengan keamanan ekonomi dan energi Tiongkok. Sebagai mitra dagang utama negara-negara Timur Tengah dan konsumen terbesar minyak Saudi – dan seiring meningkat pesatnya pembelian minyak dari Iran dalam beberapa tahun terakhir – China memiliki banyak alasan untuk memastikan stabilitas regional dan menghentikan meluasnya perang di Gaza.

Di sisi lain, Beijing juga berkepentingan untuk melemahkan Washington, pesaing strategisnya, kata Jonathan Rynhold, kepala Departemen Studi Politik di Universitas Bar-Ilan. Dengan menyerukan gencatan senjata, Rynhold mengatakan kepada VOA bahwa Beijing dapat “menentang kebijakan Amerika dan mencoba menghentikan penyebaran konflik yang dapat mengancam kepentingan mereka.”

Tidak seperti Washington, Beijing tidak menggambarkan serangan Hamas sebagai terorisme. Beijing juga menyatakan bahwa serangan balasan Israel telah melampaui batas yang dapat diterima berdasarkan hukum humaniter internasional – sebuah sikap yang dianut oleh banyak negara di sisi selatan dunia (Global South), yang kerap diidentikkan dengan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang menjadi rumah bagi 13% umat Islam di seluruh dunia.

Tidak ada investasi keamanan China

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, China meningkatkan citranya sebagai mediator internasional di Timur Tengah, setelah berhasil mengamankan kesepakatan normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Iran awal tahun ini.

“Dalam hal keterlibatan politik dan diplomatik, China mengejar ketertinggalan dengan cukup pesat,” ujar Yun.

Meski demikian, walaupun China menawarkan dirinya sebagai alternatif terhadap tatanan politik dan keamanan yang dipimpin AS, mereka sendiri belum meningkatkan investasi keamanannya di wilayah tersebut.

“Anda bisa melihat betapa lemahnya kekuatan China karena mereka tidak bisa menjamin stabilitas,” kata Rynhold, sambil menambahkan bahwa Beijing “sangat kecil pengaruhnya” di luar tekanan yang dapat diberikan kepada Teheran agar tidak memperluas konflik.

China tidak terlibat dalam kesepakatan untuk mengamankan gencatan senjata sementara yang memungkinkan proses pembebasan 50 sandera yang ditawan Hamas sebagai imbalan atas pembebasan 150 tahanan Palestina dan penambahan bantuan ke Gaza.

Sebaliknya, Presiden AS Joe Biden-lah yang “secara pribadi terlibat,” kata Kirby. Pada hari Rabu, Biden berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyambut baik kesepakatan tersebut, dan dia berterima kasih kepada para pemimpin Qatar dan Mesir atas peran mereka dalam mencapai kesepakatan tersebut.

Dalam pernyataannya hari Selasa (21/11), Netanyahu mengatakan ia secara pribadi meminta Biden bergabung dan “meningkatkan” upaya mediasi. “Dan memang kesepakatan itu sudah diperbaiki dengan memuat lebih banyak sandera dengan tebusan yang lebih rendah.”

Kirby mengatakan kepada VOA, pada Rabu, bahwa AS telah secara aktif terlibat dengan negara-negara di Timur Tengah, memimpin upaya untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan dan mendesak Israel memulihkan akses air dan listrik di Gaza.

“Presiden mampu memperantarai kesepakatan untuk memungkinkan pembukaan kembali pintu penyeberangan Rafah. Israel mulai mengizinkan bahan bakar masuk ke Gaza bagi berbagai LSM atas permintaan kuat kami,” kata Kirby.

Terlepas dari upayanya untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, Biden kehilangan dukungan dari para pemilih di dalam partainya sendiri terkait caranya menangani perang Israel-Hamas.

Menurut jajak pendapat terbaru dari NBC News, sebanyak 41% pendukung Partai Demokrat tidak setuju dengan cara Biden menangani konflik tersebut. Survei itu juga menemukan bahwa 51% pendukung Demokrat dan 42% pemilih muda percaya bahwa Israel telah bertindak terlalu jauh dalam operasi militernya. [rd/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com