AS dan China Berusaha Redakan Ketegangan soal Taiwan

Kedua pemimpin negara adidaya itu mengadakan pembicaraan tatap muka selama empat jam, bulan lalu di sela-sela KTT APEC. Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Joe Biden sepakat untuk melanjutkan komunikasi antar militer, guna mencegah kesalahan perhitungan dan memulai kembali perundingan untuk mengatasi krisis obat fentanil di Amerika.

Agenda utama mereka adalah memastikan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Menurut seorang pejabat tinggi AS, Xi mengisyaratkan bahwa China tidak mempersiapkan invasi besar-besaran ke Taiwan.

Terlepas dari janji itu, China meningkatkan aktivitas militer di dekat Selat Taiwan.

AS menyerukan keprihatinan mengenai campur tangan China melalui intimidasi militer, selagi Taiwan mempersiapkan pemilu presiden pada Januari 2024.

Biden mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan dengan Xi, bahwa ia akan “mempercayai tetapi menunggu bukti” apa yang dikatakan dalam pertemuan itu.

“Saya sudah jelaskan, dan tidak berharap adanya campur tangan sama sekali. Dan kami berdiskusi ketika ia hendak pergi. Dengar, apakah saya percaya? Anda tahu, saya “percaya tetapi menunggu bukti,” seperti kata pepatah lama,” ujar Biden.

Partai Komunis China tidak pernah memerintah Taiwan, namun mengklaim kedaulatan atas negara demokrasi yang mempunyai pemerintahan sendiri itu, yang menjadi rumah bagi kepemimpinan Nasionalis China yang kalah pada tahun 1949. Beijing berjanji untuk mengendalikan pulau itu (Taiwan) bahkan dengan kekerasan. China juga menentang AS menyediakan peralatan pertahanan ke Taipei.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, Wu Qian mengatakan, “Keamanan Taiwan bergantung pada perdamaian hubungan lintas selat, bukan pada beberapa senjata buatan AS.”

Sejak AS mengalihkan pengakuan diplomatiknya dari pemerintah Taipei ke Beijing pada tahun 1979, AS bersikeras bahwa kedua pihak harus menyelesaikan perselisihan politik secara damai.

Para pengamat yakin, AS dan China ingin meredakan ketegangan, namun tantangan mendasarnya masih ada.

Direktur China Power Project di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Bonny Lin berbicara kepada VOA melalui Zoom.

“Masih adanya tantangan mendasar ini karena tidak ada permasalahan keamanan nasional yang sulit atau tantangan tersulit antara kedua negara yang terselesaikan. Kami juga tidak melihat adanya kesepakatan atau perubahan besar dari kedua pihak. Itu termasuk, misalnya apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. Hal ini juga mencakup beberapa masalah perdagangan utama yang dihadapi oleh kedua pihak,” tukasnya.

Taiwan menilai, invasi besar-besaran China tampaknya tidak mungkin terjadi saat ini, menyusul pertemuan antara para pemimpin AS dan China. China yakin masih ada waktu untuk melakukan pilihan damai untuk bersatu dan sedang menunggu hasil pemilu Taiwan pada Januari, sebelum memutuskan langkah selanjutnya, menurut Lin dan para pengamat lainnya. [ps/lt]

Sumber: www.voaindonesia.com