AS Berjanji Terapkan Sanksi Baru atas Serangan Houthi

Amerika Serikat pada hari Rabu (18/1) memasukkan kembali pemberontak Houthi Yaman ke dalam daftar khusus teroris dunia. Selain serangan militer Amerika, AS memberlakukan sanksi keuangan dalam upaya terbaru pemerintahan Biden untuk menghentikan serangan militan itu terhadap pelayaran untuk perdagangan dunia.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby mengatakan, “Kami mengambil tindakan ini karena serangan mereka yang terus-menerus dan tidak pandang bulu terhadap kapal-kapal yang transit di Laut Merah dan Teluk Aden,” kata Kirby kepada wartawan, hari Rabu.

“Serangan-serangan itu contoh nyata terorisme, pelanggaran hukum internasional, dan ancaman besar terhadap nyawa orang tak berdosa dan perdagangan dunia,” tambahnya.

Para pejabat AS mengatakan, mereka akan menyusun penalti keuangan yang akan meminimalkan kerugian terhadap 32 juta penduduk Yaman. Rakyat Yaman termasuk di antara kelompok termiskin dan paling kelaparan di dunia, setelah perang bertahun-tahun antara kelompok Houthi yang didukung Iran dan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Namun para pejabat bantuan menyatakan keprihatinannya. Keputusan itu hanya akan menambah “tingkat ketidakpastian dan ancaman bagi warga Yaman yang masih terjebak dalam salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia,” kata Scott Paul, direktur Oxfam Amerika.

Namun para pejabat bantuan menyatakan keprihatinannya. Keputusan itu hanya akan menambah “tingkat ketidakpastian dan ancaman bagi warga Yaman yang masih terjebak dalam salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia,” kata Scott Paul, direktur Oxfam Amerika.

Sanksi yang diterapkan bersamaan dengan penetapan resmi itu bertujuan memutus kelompok ekstremis itu dari sumber pendanaan mereka.

Pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan Houthi sebagai teroris dunia dan organisasi teroris asing dalam salah satu keputusan

terakhirnya ketika masih menjabat. Presiden Joe Biden sejak awal mengubah kebijakannya, dengan alasan ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh sanksi tersebut terhadap warga sipil Yaman. [ps/jm]

Sumber: www.voaindonesia.com